<![CDATA[PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DESA MENURUT UNDANG-UNDANG NO 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA]]>
FIRDAUS YANUAR
Pengarang
Hary Mulyadi, S.H., M.H
Dosen Pembimbing 2
Dr. Mutho'am, S.H.I, M.S.I
Dosen Pembimbing 1
Ika Setyorini, S.H., M.H.
Penguji 1
Nila Amania, S.H., M.H
Ketua Penguji
Nurma Khuusna Khanifa, S.HI., M.S.I
Penguji 2
Skripsi ini mengkaji partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan
desa di Desa Twelagiri, Kecamatan Pagedongan, Kabupaten Banjarnegara, dengan
merujuk pada Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Penelitian ini
bertujuan untuk mengidentifikasi mekanisme partisipasi masyarakat dalam proses
penyusunan peraturan desa serta menganalisis dampak partisipasi tersebut terhadap
pengelolaan dan pengambilan kebijakan di tingkat desa.
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian
lapangan, yang mencakup pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan
dokumentasi. Data yang terkumpul dianalisis menggunakan metode analisis
deskriptif untuk menggambarkan dan memahami dinamika partisipasi masyarakat
secara mendalam.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat di Desa
Twelagiri mencerminkan penerapan prinsip demokrasi dalam pengelolaan desa.
Musyawarah desa berfungsi sebagai forum utama untuk menggali aspirasi
masyarakat, namun partisipasi masih terbatas karena kurangnya kesadaran
masyarakat tentang pentingnya peraturan desa. Selain itu, penelitian ini juga
mengungkapkan pentingnya peran teknologi dan media sosial dalam meningkatkan
partisipasi masyarakat, terutama bagi kelompok muda dan mereka yang tinggal di
daerah terpencil. Penjadwalan musyawarah desa yang fleksibel juga dianggap
penting untuk mengakomodasi kebutuhan warga yang memiliki kesibukan atau
keterbatasan waktu. Oleh karena itu, penelitian ini berkontribusi dalam memberikan
wawasan bagi pengembangan teori dan praktik partisipasi masyarakat dalam
pembentukan peraturan desa. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat
meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya peraturan desa dalam
kehidupan sosial mereka dan memperkuat kapasitas pemerintah desa dalam
menyusun kebijakan yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan
masyarakat.
Kata Kunci: Partisipasi Masyarakat, Pembentukan Peraturan Desa, UndangUndang
No. 6 Tahun
2014.