FIRDAUS YANUAR Pengarang Hary Mulyadi, S.H., M.H Dosen Pembimbing 2 Dr. Mutho'am, S.H.I, M.S.I Dosen Pembimbing 1 Ika Setyorini, S.H., M.H. Penguji 1 Nila Amania, S.H., M.H Ketua Penguji Nurma Khuusna Khanifa, S.HI., M.S.I Penguji 2

Skripsi ini mengkaji partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan desa di Desa Twelagiri, Kecamatan Pagedongan, Kabupaten Banjarnegara, dengan merujuk pada Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi mekanisme partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan peraturan desa serta menganalisis dampak partisipasi tersebut terhadap pengelolaan dan pengambilan kebijakan di tingkat desa. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian lapangan, yang mencakup pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data yang terkumpul dianalisis menggunakan metode analisis deskriptif untuk menggambarkan dan memahami dinamika partisipasi masyarakat secara mendalam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat di Desa Twelagiri mencerminkan penerapan prinsip demokrasi dalam pengelolaan desa. Musyawarah desa berfungsi sebagai forum utama untuk menggali aspirasi masyarakat, namun partisipasi masih terbatas karena kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya peraturan desa. Selain itu, penelitian ini juga mengungkapkan pentingnya peran teknologi dan media sosial dalam meningkatkan partisipasi masyarakat, terutama bagi kelompok muda dan mereka yang tinggal di daerah terpencil. Penjadwalan musyawarah desa yang fleksibel juga dianggap penting untuk mengakomodasi kebutuhan warga yang memiliki kesibukan atau keterbatasan waktu. Oleh karena itu, penelitian ini berkontribusi dalam memberikan wawasan bagi pengembangan teori dan praktik partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan desa. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya peraturan desa dalam kehidupan sosial mereka dan memperkuat kapasitas pemerintah desa dalam menyusun kebijakan yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Kata Kunci: Partisipasi Masyarakat, Pembentukan Peraturan Desa, UndangUndang No. 6 Tahun 2014.