<![CDATA[PENEGAKAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA]]>
ABDULLAH AZIZ
Pengarang
Dr. Ika Setyorini, S.H., M.H
Dosen Pembimbing 1
Dr. Nila Amanila, S.H,. M.H.
Dosen Pembimbing 2
Nila Amania, S.H., M.H
Ketua Penguji
Dr. Herman Sujarwo, SH., M.H.
Penguji 1
Nurma Khuusna Khanifa, S.HI., M.S.I
Penguji 2
Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan isu serius yang
mempengaruhi banyak perempuan di Indonesia. Meskipun ada regulasi hukum
yang mengatur perlindungan bagi korban, implementasi dan penegakan hukum
sering kali tidak berjalan efektif. Penelitian ini berfokus pada bagaimana regulasi
dan perlindungan hukum diterapkan di Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan
Perempuan dan Anak (P2TP2A) Banjarnegara, serta tantangan yang dihadapi
dalam penegakan hukum terhadap korban KDRT.
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridisempiris.
Data
dikumpulkan
melalui
studi
kepustakaan
dan
wawancara
mendalam
dengan
pihak-pihak terkait di P2TP2A Banjarnegara. Analisis data dilakukan
secara yuridis kualitatif, yang mencakup interpretasi hukum dan penafsiran
terhadap data yang diperoleh dari responden.
Hasil Analisis bahwa regulasi penegakan dan perlindungan hukum bagi
korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Kabupaten Banjarnegara
didukung oleh Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 sebagai pilar utama. Peraturan
Bupati Banjarnegara No. 420 Tahun 2010, sebagai perda, memberikan dasar
hukum bagi Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak
(P2TP2A) yang menyediakan layanan terpadu, termasuk pendampingan hukum
dan psikologis. Meskipun P2TP2A menerapkan proses komprehensif dengan
saluran pelaporan dan asesmen kebutuhan korban, tantangan seperti stigma sosial
masih menghambat pelaporan. Kerjasama dengan aparat penegak hukum dan
edukasi masyarakat menjadi kunci untuk meningkatkan kesadaran dan efektivitas
perlindungan. Dengan komitmen terhadap UU No. 23 Tahun 2004, P2TP2A
berupaya memenuhi hak-hak korban dan menciptakan lingkungan yang lebih
aman. Peningkatan kolaborasi lintas sektor dan edukasi masyarakat sangat
diperlukan agar korban KDRT dapat mengakses layanan yang dibutuhkan tanpa
rasa takut.
Kata Kunci: Penegakan dan Perlindungan Hukum, KDRT, P2TP2A
Banjarnegara