NAFIDA DZIFARIKHA Pengarang Dr. Mutho`am, S.H., M.S.I Dosen Pembimbing 1 Dr. Herman Sujarwo, SH., M.H. Dosen Pembimbing 2 Reni Nur Aniroh, S.Sy., M.S.I Ketua Penguji Ika Setyorini, S.H., M.H. Penguji 2 Dr. Linda Ikawati, S.H., M.H Penguji 1

Masalah hukum di Indonesia, khususnya terkait dengan tindak pidana dalam Pemilu, menjadi sorotan utama dalam diskursus publik karena dampaknya yang signifikan terhadap kualitas demokrasi dan tata kelola pemerintahan. Penegakan hukum merujuk pada suatu sistem di mana lembaga-lembaga negara bekerja secara terkoordinasi untuk menegakkan aturan hukum. Penelitian ini mempersoalkan bagaimana putusan hakim dalam perkara tindak pidana pemilu dan penegakan hukumnya pada putusan No. 16/Pid.Sus/2024/PN Wsb. Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif. Tujuan utama dari pendekatan ini adalah untuk menganalisis dan menginterpretasikan norma-norma hukum yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan hakim dalam perkara tindak pidana pemilu pada putusan No. 16/Pid.Sus/2024/PN Wsb belum sepenuhnya mencerminkan asas kepastian hukum menurut teori Gustav Rudbruch. Meskipun keputusan tersebut didasarkan pada hukum positif dan fakta yang ada, klausul yang menyatakan bahwa hukuman tidak perlu dijalankan kecuali terdapat pelanggaran dalam kurun waktu dua tahun menimbulkan ketidakjelasan dan mengurangi kepastian mengenai konsekuensi tindakan pelanggaran hukum di mata masyarakat. Penegakan hukum dalam perkara ini melibatkan berbagai tahap dan lembaga yang berperan, seperti Bawaslu, Kejaksaan, dan Pengadilan, yang telah menjalankan tugas mereka dengan baik. Proses penyelidikan dan penyidikan dilakukan secara menyeluruh, penuntutan dilakukan dengan jelas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan jalannya persidangan berlangsung secara adil dan transparan. Kata kunci: penegakan hukum, tindak pidana, pemilu