<![CDATA[PENEGAKAN HUKUM PADA PUTUSAN HAKIM DALAM TINDAK PIDANA PEMILU]]>
NAFIDA DZIFARIKHA
Pengarang
Dr. Mutho`am, S.H., M.S.I
Dosen Pembimbing 1
Dr. Herman Sujarwo, SH., M.H.
Dosen Pembimbing 2
Reni Nur Aniroh, S.Sy., M.S.I
Ketua Penguji
Ika Setyorini, S.H., M.H.
Penguji 2
Dr. Linda Ikawati, S.H., M.H
Penguji 1
Masalah hukum di Indonesia, khususnya terkait dengan tindak pidana
dalam Pemilu, menjadi sorotan utama dalam diskursus publik karena dampaknya
yang signifikan terhadap kualitas demokrasi dan tata kelola pemerintahan.
Penegakan hukum merujuk pada suatu sistem di mana lembaga-lembaga negara
bekerja secara terkoordinasi untuk menegakkan aturan hukum. Penelitian ini
mempersoalkan bagaimana putusan hakim dalam perkara tindak pidana pemilu dan
penegakan hukumnya pada putusan No. 16/Pid.Sus/2024/PN Wsb.
Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan
yuridis normatif. Tujuan utama dari pendekatan ini adalah untuk menganalisis dan
menginterpretasikan norma-norma hukum yang berlaku.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan hakim dalam perkara tindak
pidana pemilu pada putusan No. 16/Pid.Sus/2024/PN Wsb belum sepenuhnya
mencerminkan asas kepastian hukum menurut teori Gustav Rudbruch. Meskipun
keputusan tersebut didasarkan pada hukum positif dan fakta yang ada, klausul yang
menyatakan bahwa hukuman tidak perlu dijalankan kecuali terdapat pelanggaran dalam
kurun waktu dua tahun menimbulkan ketidakjelasan dan mengurangi kepastian mengenai
konsekuensi tindakan pelanggaran hukum di mata masyarakat. Penegakan hukum dalam
perkara ini melibatkan berbagai tahap dan lembaga yang berperan, seperti Bawaslu,
Kejaksaan, dan Pengadilan, yang telah menjalankan tugas mereka dengan baik.
Proses penyelidikan dan penyidikan dilakukan secara menyeluruh, penuntutan
dilakukan dengan jelas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku,
dan jalannya persidangan berlangsung secara adil dan transparan.
Kata kunci: penegakan hukum, tindak pidana, pemilu