<![CDATA[IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI WONOSOBO NOMOR 97 TAHUN 2022 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN DANA TRANSFER KE DESA TAHUN 2023]]>
OKTA FIANA
Pengarang
Dr. Mutho`am, S.H., M.S.I
Dosen Pembimbing 1
Fuad Hasyim, SH., M.H.
Dosen Pembimbing 2
Ika Setyorini, S.H., M.H.
Penguji 2
Nila Amania, S.H., M.H
Ketua Penguji
Dr. Herman Sujarwo, SH., M.H.
Penguji 1
Penggunaan Dana Transfer Desa memiliki konsekuensi tinggi dalam proses
pengelolaanya. Pengelolaan Dana tersebut harus dilakukan secara professional,
efektif, efisien dan transparan agar terhindar dari resiko terjadinya penyalahgunaan
Dana Transfer Desa. Dana Transfer Desa bertujuan untuk mendukung
pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Namun beberapa desa
masih mengalami kesulitan dalam memahami dan menerapkan ketentuan dari
sebuah kebijakan, sehingga tujuan dari kebijakan atau peraturan belum tercapai
secara maksimal.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi
Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 97 Tahun 2022 di Desa Ngadisono dan untuk
dapat mengetahui upaya transparansi apa saja yang sudah diterapkan di Desa
Ngadisono. Penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan
deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini
diantaranya wawancara kepada staff perangkat desa dan juga kajian literatur. Hasil
penelitian menunjukan bahwa implementasi peraturan bupati Nomor 97 Tahun
2022 belum berjalan dengan baik penulis menganalisis implementasi menggunakan
teori implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh George C. Edward dengan 4
(empat) variable yang harus dilaksanakan dengan baik namun penulis menemukan
ada 3 (tiga) variable yang masih menjadi kendala. Upaya transparansi sudah
dilakukan sesuai dengan Peraturan Bupati tersebut yaitu dengan pembuatan baleho
di setiap dusun. Namun, masyarakat belum merasakan dampak dari transparansi
jika informasi hanya disampaikan melalui papan baleho saja. Dalam pelaksanaan
pembangunan di Desa Ngadisono memprioritaskan keputusan dari Kepala Desa,
sehingga aspirasi dari masyarakat belum bisa terealisasikan seperti perbaikan jalan
yang rusak dan penerangan jalan yang masih sangat kurang. Akibat dari
permasalahan ini masyarakat menyimpulkan kinerja pemeritah desa dalam
menangani aspirasi dari masyarakat dikatakan lamban.
Kata Kunci : Implementasi, Peraturan Bupati.