OKTA FIANA Pengarang Dr. Mutho`am, S.H., M.S.I Dosen Pembimbing 1 Fuad Hasyim, SH., M.H. Dosen Pembimbing 2 Ika Setyorini, S.H., M.H. Penguji 2 Nila Amania, S.H., M.H Ketua Penguji Dr. Herman Sujarwo, SH., M.H. Penguji 1

Penggunaan Dana Transfer Desa memiliki konsekuensi tinggi dalam proses pengelolaanya. Pengelolaan Dana tersebut harus dilakukan secara professional, efektif, efisien dan transparan agar terhindar dari resiko terjadinya penyalahgunaan Dana Transfer Desa. Dana Transfer Desa bertujuan untuk mendukung pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Namun beberapa desa masih mengalami kesulitan dalam memahami dan menerapkan ketentuan dari sebuah kebijakan, sehingga tujuan dari kebijakan atau peraturan belum tercapai secara maksimal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 97 Tahun 2022 di Desa Ngadisono dan untuk dapat mengetahui upaya transparansi apa saja yang sudah diterapkan di Desa Ngadisono. Penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya wawancara kepada staff perangkat desa dan juga kajian literatur. Hasil penelitian menunjukan bahwa implementasi peraturan bupati Nomor 97 Tahun 2022 belum berjalan dengan baik penulis menganalisis implementasi menggunakan teori implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh George C. Edward dengan 4 (empat) variable yang harus dilaksanakan dengan baik namun penulis menemukan ada 3 (tiga) variable yang masih menjadi kendala. Upaya transparansi sudah dilakukan sesuai dengan Peraturan Bupati tersebut yaitu dengan pembuatan baleho di setiap dusun. Namun, masyarakat belum merasakan dampak dari transparansi jika informasi hanya disampaikan melalui papan baleho saja. Dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Ngadisono memprioritaskan keputusan dari Kepala Desa, sehingga aspirasi dari masyarakat belum bisa terealisasikan seperti perbaikan jalan yang rusak dan penerangan jalan yang masih sangat kurang. Akibat dari permasalahan ini masyarakat menyimpulkan kinerja pemeritah desa dalam menangani aspirasi dari masyarakat dikatakan lamban. Kata Kunci : Implementasi, Peraturan Bupati.