<![CDATA[ANALISIS TERHADAP KEKUATAN MENGIKAT SURAT REKOMENDASI DISPENSASI KAWIN PADA PERKARA DISPENSASI KAWIN]]>
ROFIKOH NURAINI
Pengarang
Dr.Reni Nur Aniroh,S.Sy., M.S.I.
Dosen Pembimbing 1
Dr. Nila Amanila, S.H,. M.H.
Dosen Pembimbing 2
Nila Amania, S.H., M.H
Ketua Penguji
Dr. Herman Sujarwo, SH., M.H.
Penguji 1
Nurma Khuusna Khanifa, S.HI., M.S.I
Penguji 2
Tingginya angka pernikahan dini di Wonosobo, yang tercermin dari jumlah
permohonan dispensasi nikah yang signifikan, yaitu 297 permohonan pada tahun
2023. Meskipun terdapat penurunan dari tahun sebelumnya, data menunjukkan
bahwa pernikahan dini berkontribusi terhadap meningkatnya angka perceraian,
dengan 80% dari kasus perceraian di Wonosobo disebabkan oleh pernikahan dini,
sehingga dalam proses pengajuan dispensasi nikah membutuhkan surat
rekomendasi yang di keluarkan oleh DPPKBPPPA sebagai acuan hakim dalam
mempertimbangkan di kabulkan atau tidaknya dispensasi kawin yang di ajukan
oleh semua calon pengantin yang masih di belom dalam usia pernikahan menurut
undang-undang no 16 tahun 2019 tentang perkawinan.
Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan
yuridis empiris, yang melibatkan wawancara dan observasi di Pengadilan Agama
Wonosobo. Hasil penelitian menunjukkan bahwa surat rekomendasi dispensasi
kawin, meskipun tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat, berfungsi sebagai
pertimbangan tambahan bagi hakim dalam menilai permohonan. Surat ini
memberikan informasi mengenai kesiapan fisik, mental, dan sosial calon pengantin,
serta risiko yang mungkin timbul akibat pernikahan dini.
Analisis data menunjukkan bahwa permohonan yang disertai surat
rekomendasi cenderung lebih mungkin dikabulkan, terutama dalam kasus yang
melibatkan alasan mendesak seperti kehamilan. Namun, keputusan akhir tetap
bergantung pada pertimbangan hakim yang mempertimbangkan berbagai faktor
lain, termasuk kondisi social serta kesiapan calon pengantin memasuki pernikahan
yang nyata. Penelitian ini merekomendasikan perlunya penguatan regulasi dan
standarisasi dalam penggunaan surat rekomendasi untuk meningkatkan
efektivitasnya dalam proses pengambilan keputusan di pengadilan.
Kata kunci: pernikahan dini, dispensasi kawin, surat rekomendasi, Pengadilan
Agama Wonosobo, kekuatan hukum.