ADINA AZARIA HAFIZ Pengarang Dr. Linda Ikawati, S.H., M.H Dosen Pembimbing 1 Nila Amania, S.H., M.H Dosen Pembimbing 2 Ika Setyorini, S.H., M.H. Penguji 2 Dr. Linda Ikawati, S.H., M.H Ketua Penguji Dr. Herman Sujarwo, SH., M.H. Penguji 1

Pemilihan Umum (Pemilu) di Indonesia merupakan manifestasi dari demokrasi dan penerapan Pancasila, yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Pemilu berfungsi sebagai sarana memilih wakil rakyat, baik legislatif maupun eksekutif, dari tingkat pusat hingga daerah. Sejak Pemilu pertama pada 1955 hingga Pemilu serentak 2019, sistem Pemilu di Indonesia telah mengalami berbagai perubahan signifikan, baik dalam kerangka hukum, kelembagaan, maupun manajemen pelaksanaan. Keberhasilan Pemilu sering diukur dari tingkat partisipasi politik masyarakat, yang mencerminkan tingkat keterlibatan warga negara dalam proses demokrasi. Dalam pelaksanaan Pemilu, penting untuk menjaga integritas dan profesionalitas penyelenggara melalui tiga lembaga utama: KPU, Bawaslu, dan DKPP. Namun, pelanggaran terhadap ketentuan Pemilu, termasuk tindak pidana Pemilu, sering terjadi. Salah satu kasus yang menjadi perhatian adalah pelanggaran yang dilakukan oleh anggota KPU Kabupaten Wonosobo, Riswahyu Raharjo, yang menguntungkan salah satu peserta Pemilu selama masa kampanye. Penelitian ini mengkaji perspektif Jaksa Penuntut Umum dalam menangani tindak pidana Pemilu dan peran hukum dalam menjaga keadilan serta integritas Pemilu. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis-empiris dengan pendekatan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Fokus penelitian ini adalah pada kasus tindak pidana Pemilu di Kejaksaan Negeri Wonosobo. Penelitian ini menemukan bahwa penegakan hukum terhadap tindak pidana Pemilu dapat dilakukan melalui delik formil, yang menekankan pada tindakan melanggar hukum tanpa memperhatikan akibatnya. Dalam konteks ini, pemidanaan bertujuan untuk mencegah pelanggaran serupa di masa depan dan menjaga kredibilitas Pemilu. Dengan menggunakan teori pemidanaan gabungan, diharapkan dapat tercapai tujuan menjaga integritas demokrasi, melindungi hak pemilih, dan memastikan Pemilu yang adil. Kata kunci: Tindak Pidana Pemilu, Integritas Pemilu, JPU