<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP WISATAWAN DI PENDAKIAN GUNUNG PRAU DIENG BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2009 TENTANG KEPARIWISATAAN]]>
MUHAMMAD TAKHQIQUL ULFI
Pengarang
Hary Mulyadi, S.H., M.H
Dosen Pembimbing 2
Dr. Herman Sujarwo, SH., M.H.
Dosen Pembimbing 1
Ika Setyorini, S.H., M.H.
Penguji 1
Dr. Linda Ikawati, S.H., M.H
Penguji 2
Nila Amania, S.H., M.H
Ketua Penguji
Pariwisata terdiri dari berbagai kegiatan rekreasi dan didukung oleh
berbagai fasilitas dan layanan yang disediakan oleh masyarakat, perusahaan,
pemerintah, dan pemerintah daerah. Penelitian ini mengkaji tentang perlindungan
hukum terhadap wisatawan Untuk mengetahui bagaimana implementasi Undangundang
No.
10
Tahun
2009
Tentang
kepariwisataan
dalam
Kegiatan
Pariwisata
di
pendakian
Gunung Prau.
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris, dan juga
disebut penelitian hukum kualitatif. Data penelitian dikumpulkan dengan cara studi
lapangan dan bahan-bahan hukum yang berkaitan, kemudian diolah dan di analisa
dengan pendekatan masyarakat dan perundang-undangan.
Hasil dari penelitian ini yaitu; pertama, perlindungan hukum terhadap
wisatawan sudah diatur, baik dalam Undang-undang No.10 tahun 2009 maupun
dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1999. Hal ini juga diatur dalam Pasal 18
Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Rencana
Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Wonosobo Tahun 2017-2032.
Kedua, Undang-undang Nomor 10 tahun 2009 telah melindungi wisatawan selama
pendakian Gunung Prau, Pihak pengelola pariwisata juga memberikan program
asuransi wisata bagi wisatawan yang mengalami kecelakaan, luka-luka, sampai
meninggal dunia, dan model dari asuransi wisata tersebut tergantung dari apa yang
dialami korban kecelakaan. Namun ada pengecualian, khusus anak-anak di bawah
umur 10 tahun, sepenuhnya menjadi tanggung jawab orang tuanya (tidak
ditanggung asuransi). Saat ini, asuransi kecelakaan yang resmi hanya diberikan
kepada wisatawan yang melakukan pendakian ke Gunung Prau dan telah
melakukan pendaftaran atau registrasi dengan pengelola wisata.
Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Wisatawan, Gunung Prau.