<![CDATA[TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR DI WILAYAH HUKUM POLSEK MOJOTENGAH]]>
Adam Zidan Taufiqurohman
Pengarang
Dr. Ika Setyorini, S.H., M.H
Dosen Pembimbing 1
Dr. Nila Amanila, S.H,. M.H.
Dosen Pembimbing 2
Ika Setyorini, S.H., M.H.
Ketua Penguji
Dr. Linda Ikawati, S.H., M.H
Penguji 2
Dr. Mutho'am, S.H.I, M.S.I
Penguji 1
Negara Republik Indonesia merupakan negara hukum yang berlandaskan
pada hukum positif, yang mengutamakan hukum tertulis sebagai landasan dalam
mengatur kehidupan masyarakat. Hukum pidana, sebagai bagian dari sistem
hukum ini, bertujuan untuk mengatur dan memberikan sanksi terhadap tindakan
yang melanggar hukum, dengan penekanan pada penambahan penderitaan yang
sengaja. Penanggulangan kejahatan, seperti pencurian kendaraan bermotor,
dilakukan melalui langkah preventif dan represif untuk mencegah dan menindak
pelanggaran. Kasus pencurian kendaraan bermotor di wilayah Polsek Mojotengah,
Kabupaten Wonosobo.
Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan
kuantitatif untuk menganalisis penerapan ketentuan hukum dalam
penanggulangan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di wilayah hukum
Polsek Mojotengah. Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yang
bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis masalah yang terjadi melalui
pengumpulan data dan analisis.
Dengan metode tersebut, maka hasil dari penelitian ini adalah bahwa
kejahatan pencurian kendaraan bermotor (curanmor) telah menjadi masalah yang
serius di wilayah Kecamatan Mojotengah dengan peningkatan kasus dari tahun ke
tahun. Kasus pencurian kendaraan bermotor di Kecamatan Mojotengah
menunjukkan fluktuasi angka kejadian, dengan 49 kasus tercatat selama periode
2021-2023. Faktor penyebab utama kejahatan ini antara lain kelalaian pemilik
kendaraan dan kemiskinan. Proses penanganannya melibatkan serangkaian
tahapan, mulai dari laporan kejadian hingga pemulihan kendaraan.
Penanggulangan tindak pidana ini dilakukan melalui peningkatan patroli, edukasi
kepada masyarakat, kolaborasi dengan komunitas, penegakan hukum yang tegas,
dan evaluasi berkala terhadap langkah-langkah yang diambil. Dalam hal ini,
berbagai peraturan hukum seperti Undang-Undang Kepolisian, KUHP, dan
Peraturan Kapolri menjadi dasar pelaksanaan tugas kepolisian dalam
menanggulangi kejahatan pencurian kendaraan bermotor.
Kata kunci: Tinjauan Kriminologi, Pencurian Kendaraan Bermotor,
Polsek Mojotengah