<![CDATA[TINJAUAN ATAS DISSENTING OPINION DALAM PUTUSAN HUKUMAN PIDANA MATI]]>
PUTRI PANDORA TALITA
Pengarang
Dr. Linda Ikawati, S.H., M.H
Dosen Pembimbing 2
Dr. Ika Setyorini, S.H., M.H
Dosen Pembimbing 1
Ika Setyorini, S.H., M.H.
Ketua Penguji
Nila Amania, S.H., M.H
Penguji 2
Dr. Herman Sujarwo, SH., M.H.
Penguji 1
Dalam sistem hukum pidana, pidana memiliki fungsi utama sebagai alat
untuk memberikan hukuman kepada pelaku tindak pidana sekaligus menjaga
ketertiban masyarakat. Penerapan pidana, termasuk hukuman mati sebagai bentuk
hukuman terberat, sering kali memicu perdebatan, baik dari sisi yuridis, sosiologis,
maupun etika. Hukuman mati, meskipun diakui dan diterapkan di Indonesia untuk
sejumlah tindak pidana berat seperti pembunuhan berencana, terorisme, dan
kejahatan narkotika, menuai banyak kritik, terutama dari sudut pandang Hak Asasi
Manusia (HAM). Hal ini menjadi isu yang relevan untuk diteliti mengingat adanya
berbagai pandangan yang muncul dalam proses peradilan, termasuk dissenting
opinion
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan sifat peneliti
adalah pendekatan yuridis normatif, yang bertujuan untuk menggambarkan
pelaksanaan Dissenting Opinion dan mengevaluasi putusan pidana mati di
Pengadilan Negeri Banjarnegara terseburt. Data dikumpulkan melalui wawancara
dengan majelis hakim, serta observasi langsung ke pengadilan Negeri
Banjarnegara.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan pidana mati ini didasarkan
pada prinsip kepastian hukum dan teori keadilan retributif. Hakim mayoritas
menilai bahwa tindak pidana berat yang dilakukan terdakwa memerlukan hukuman
maksimal untuk memberikan efek jera dan menjaga stabilitas sosial. Dalam
menjatuhkan hukuman, hakim juga mengaplikasikan penafsiran sistematis dan
kontekstual terhadap undang-undang yang berlaku, mempertimbangkan dampak
sosial, moral, dan psikologis dari tindakan terdakwa. Namun, dissenting opinion
yang diajukan hakim minoritas menggarisbawahi pentingnya mempertahankan hak
asasi manusia, khususnya hak untuk hidup, serta mempertanyakan efektivitas
hukuman mati sebagai bentuk pencegahan kejahatan.
Kata Kunci : Hukuman Mati, Pertimbangan Hakim, Kepastian Hukum