NAWA KARTIKA ABDI NEGARA Pengarang Dr. Mutho`am, S.H., M.S.I Dosen Pembimbing 1 Dr. Ika Setyorini, S.H., M.H Dosen Pembimbing 2 Dr. Linda Ikawati, S.H., M.H Penguji 2 Nila Amania, S.H., M.H Penguji 1 Akmal Bashori., S.HI., M.S.I Ketua Penguji

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten/Kota, sesuai dengan Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, berfungsi sebagai lembaga perwakilan rakyat yang memiliki peran penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, termasuk fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Salah satu kewajiban DPRD adalah menyerap aspirasi masyarakat, yang menjadi bagian penting dalam merancang kebijakan pembangunan daerah, termasuk pembangunan infrastruktur. Namun, dalam praktiknya, meskipun mekanisme penyerapan aspirasi masyarakat telah diatur melalui reses, musrenbang, dan kunjungan kerja, masih banyak aspirasi yang tidak terealisasi sesuai dengan harapan masyarakat. Penyerapan aspirasi oleh anggota DPRD kadang terhambat oleh berbagai faktor, baik dari segi politik maupun anggaran. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk menggambarkan fenomena sosial secara mendalam. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, dengan fokus pada ketua ranting PDI Perjuangan dan anggota DPRD Kabupaten Wonosobo. Tujuan penelitian adalah mencocokkan realitas empiris dengan teori yang ada menggunakan metode deskriptif. Lokasi penelitian berada di Kecamatan Wonosobo, Watumalang, dan DPC PDI Perjuangan Kabupaten Wonosobo. Data primer diperoleh melalui wawancara, sementara data sekunder meliputi dokumen resmi dan arsip. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif untuk menghasilkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai fenomena sosial-politik di wilayah tersebut. Pada sisi politik, kepentingan elektoral seringkali mempengaruhi realisasi aspirasi, di mana daerah yang mendukung partai tertentu mendapatkan perhatian lebih besar dalam alokasi pembangunan. Dari sisi anggaran, keterbatasan dana daerah membuat prioritas pembangunan harus disesuaikan dengan kapasitas yang ada, sehingga banyak program pembangunan yang terhambat. Selain itu, praktik money politics yang terjadi menjelang pemilu juga memperburuk proses penyaluran aspirasi, karena sering kali masyarakat lebih mengutamakan kepentingan pribadi ketimbang kepentingan bersama. Meskipun aspirasi masyarakat telah disampaikan melalui berbagai saluran, baik pada masa reses, musrenbangDes, musrenbangCam, musrenbangKab maupun kunjungan kerja anggota DPRD, realisasi pembangunan, khususnya infrastruktur jalan yang rusak, masih sangat terbatas, seperti yang terjadi di sejumlah desa di Kabupaten Wonosobo. Oleh karena itu, perlu adanya evaluasi dan perbaikan dalam mekanisme penyerapan aspirasi serta transparansi dalam pengelolaan anggaran untuk memastikan pembangunan yang merata dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Kata Kunci : DPRD, Reses, Pemerintah Daerah, Musrenbang