<![CDATA[TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP PENGANGKATAN ANAK TANPA PENETAPAN PENGADILAN]]>
NUR AINI OKTAVIA
Pengarang
Dr. Herman Sujarwo, SH., M.H.
Dosen Pembimbing 1
Dr.Reni Nur Aniroh,S.Sy., M.S.I.
Dosen Pembimbing 2
Nila Amania, S.H., M.H
Penguji 2
Dr. Lutfan Muntaqo. M.S.I.
Penguji 1
Dr.Reni Nur Aniroh,S.Sy., M.S.I.
Ketua Penguji
Penelitian ini membahas tentang pengangkatan anak tanpa penetapan
pengadilan pada keluarga Surdi Suryadi yang mengangkat seorang anak
perempuan dari seorang ibu. Manfaat dari penelitian ini dapat menambah
perkembangan ilmu hukum perdata mengenai pengangkatan anak. Tidak hanya
itu, penelitian ini juga dapat membantu mengurangi pengangkatan anak yang tidak
sesuai dengan regulasi yang ada di Indonesia.
Prosedur pengangkatan anak (D) pada keluarga Surdi Suryadi dilakukan
hanya melalui kesepakatan kedua belah pihak antara Surdi Suryadi dan Ibu
kandung dari (D) tanpa adanya penetapan dari pengadilan. (D) diatasnamakan
orang tua angkat di dalam akta kelahiran dan juga kartu keluarganya. Akibat
hukum positif dari pengangkatan anak yang dilakukan keluarga Surdi Suryadi
yaitu tidak adanya legalitas mengenai status (D) sebagai anak angkat Surdi
Suryadi. Sehingga menimbulkan akibat hukum Islam menganai penentuan wali
nikah pada saat (D) melakukan pendaftaran pernikahan di KUA Kecamatan
Garung .
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengangkatan seorang anak
perempuan pada Keluarga Surdi Suryadi dilakukan tanpa penetapan pengadilan,
kemudian anak angkat diatasnamakan di dalam akta kelahiran dan kartu keluarga
kepada orang tua angkatnya. Dari praktik pengangkatan anak tersebut
menimbulkan dampak hukum Islam yang dapat mengakibatkan terganggunya
hubungan antara anak angkat dan juga orang tua angkatnya, dapat memengaruhi
beberapa hal seperti hak-hak anak angkat dalam kewalian, kewarisan, nasab, dan
mahram. Sedangkan untuk dampak hukum Positif dapat mengakibatkan tidak
adanya legaitas yang dapat menimbulkan konsekuensi hukum bagi anak angkat
maupun orang tua angkat.
Kata kunci: anak angkat, tanpa penetapan pengadilan, hukum Islam, hukum
positif