REGI ALMUZAKI Pengarang Dr. Herman Sujarwo, SH., M.H. Dosen Pembimbing 1 Dr. Mutho'am, S.H.I, M.S.I Penguji 2 Nila Amania, S.H., M.H Ketua Penguji Dr. H. Mahfudz Junaedi, M.H. Penguji 1

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penetapan asal usul anak dalam perspektif hukum Islam dan hukum Positif serta kepatuhan hukumnya dengan fokus pada studi kasus Penetapan No. 2/Pdt.P/2024/PA. Magelang. Penelitian ini mengkaji bagaimana sistem hukum tersebut berinteraksi dan memberikan solusi terhadap permasalahan hukum yang berkaitan dengan asal usul anak hasil perkawinan siri. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan analisis deskriptif, yang melibatkan pengumpulan data dari dokumen hukum, wawancara, dan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa analisis hukum Islam dan Undang-Undang Indonesia dalam Penetapan No. 2/Pdt.P/2024/PA Magelang terkait asal-usul anak menyatakan hukum Islam mengakui sahnya pernikahan sirri, meskipun tidak tercatat di KUA, sehingga anak yang lahir tetap dianggap sah dengan hak yang setara dengan anak dari pernikahan tercatat. Hukum positif Indonesia juga mengakui anak yang lahir dari pernikahan sah menurut agama berhak diakui sebagai anak sah, meskipun belum tercatat di KUA. Pengadilan Agama Magelang mempertimbangkan kedua aspek ini untuk memberikan kepastian hukum atas hak-hak anak, seperti identitas dan waris. Kemudian terkait keterlambatan pencatatan pernikahan sirri dan akta kelahiran anak, yang menunjukkan ketidakpatuhan terhadap kewajiban administratif negara, meskipun pernikahan sah menurut agama. Ketidakpatuhan ini dapat memengaruhi status hukum pasangan dan anak di masa depan. Hukum positif Indonesia menekankan pentingnya pencatatan pernikahan dan kelahiran anak untuk melindungi hak-hak administratif, sementara hukum Islam juga mengingatkan pentingnya mematuhi kewajiban negara. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pemenuhan kewajiban administratif sangat penting meskipun pernikahan sah menurut agama. Kata kunci: asal usul anak, hukum Islam, Undang-Undang Indonesia, pernikahan siri, kepatuhan hukum.