<![CDATA[STUDI PANDANGAN TOKOH MAJELIS ULAMA INDONESIA TEMANGGUNG TENTANG PERKARA PERNIKAHAN BEDA AGAMA DALAM PUTUSAN PN SURABAYA Nomor 916/Ptd.P/2022/PN.Sby]]>
MUHAMMAD RIO GALANG SAPUTRA
Pengarang
Dr. Herman Sujarwo, SH., M.H.
Dosen Pembimbing 1
Rohatun Nihayah, Alh, S.HI., M.S.I.
Dosen Pembimbing 2
Reni Nur Aniroh, S.Sy., M.S.I
Ketua Penguji
Ika Setyorini, S.H., M.H.
Penguji 2
Dr.Lutfan Muntaqo.S.H., M.S.I.
Penguji 1
Muhammad Rio Galang Saputra, 2024, STUDI PANDANGAN TOKOH
MAJELIS ULAMA INDONESIA KABUPATEN TEMANGGUNG
TENTANG PERKARA PERNIKAHAN BEDA AGAMA DALAM
PUTUSAN PN SURABAYA NOMOR 916/PDT.P/2022/PN.SBY. Skripsi,
Wonosobo: Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Sains Al-Qur’an Jawa
Tengah di Wonosobo.
Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis mendalam terhadap
penetapan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor
916/Pdt.P/2022/PN.Sby dari dasar pertimbang hakim dan sudut pandang
tokoh MUI Kabuapaten Temanggung. Metode penelitian yang digunakan
adalah Penelitian Kualitatif dengan Pendekkatan Yudiris Normative yang
mengacu pada norma, hukum yang ada pada peraturan perundang-undangan
dan Putusan Pengadilan. Dimana data dikumpulkan melalui study library dan
wawancara dengan tokoh Majelis Ulaman Indonesia Kabupaten Temanggung
serta analisa langsung terhadap Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor
916/Pdt.P/2022/PN.Sby.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa keputusan Nomor
916/Pdt.P/2022/PN.Sby tidak sesuai dengan Undang-Undang perkawinan no
1 tahun 1974. Jika perkawinan beda agama tetap dilaksanakan maka jelas
tidak sah dan menyalahi konstitusi. Tetapi dalam penerapnnya hakim tetpa
mengabulkan permintaan pemohon dengan menggunakan aturan lain.
Sedangkan menurut pandangan tokoh Majelis Ulama Indonesia
KabupatenTemanggung perkawinan beda agama tidak sah dan haram hukum
nya, hal ini sesuai dengan fatwa yang dikeluarkan Majelis Ulama Indonesia
dan juga dinilai perkawinan beda agama yang banyak melahirkan bahaya
daripada manfaatnya. Meskipun dalam realita fatwa yang dikeluarkan
Majelis Ulama Indonesia hanya dijadikan tuntunan dan rujukan tidak
dijadikan hukum final selayaknya Undang-Undang.
Kata kunci : Perkawinan Beda Agama, Pertimbangan Hakim, pandangan
Majelis Ulama Indonesia