<![CDATA[PRAKTIK BAGI HASIL TANGKAPAN IKAN NELAYAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARI’AH]]>
Umi Jayilatun Nikmah
Pengarang
Akmal Bashori, S.H.I., M.S.I.
Dosen Pembimbing 1
Handoyo, S.Sy., M.Ag.
Dosen Pembimbing 2
Akmal Bashori, S.H.I., M.S.I.
Ketua Penguji
Nurma Khuusna Khanifa, S.HI., M.S.I
Penguji 2
Aksamawanti S.H.I., M.H.
Penguji 1
Interaksi manusia dengan Allah dan sesama makhluk tercermin dalam
ibadah dan muʿāmalāh. Islam menegaskan prinsip transparansi, keadilan, serta
melarang praktik yang merugikan seperti rībā, ghārār, dan tādlīs. Di Desa
Gempolsewu, sebagian besar nelayan menerapkan sistem bagi hasil yang sejalan
dengan konsep mūdhārābāh. Namun, pelaksanaannya menghadapi tantangan
seperti kurang transparansi, ketidakadilan dalam pembagian hasil, dan tidak
adanya kesepakatan tertulis yang berpotensi merugikan salah satu pihak.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik bagi hasil tangkapan
ikan nelayan tersebut dari perspektif hukum ekonomi syari‟ah. Dengan
menggunakan metode deskriptif kualitatif, data dikumpulkan melalui penelitian
lapangan, yang mencakup wawancara dengan nelayan dan pemilik kapal.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerja sama antara nelayan dan pemilik
kapal di Desa Gempolsewu dilakukan melalui perjanjian lisan berbasis tradisi
lokal. Praktik ini menyerupai akad mūdhārābāh mūtlāqāh, dimana pemilik kapal
menyediakan modal dan nelayan mengelola usaha. Keuntungan dibagi
berdasarkan kesepakatan awal, tetapi ketiadaan dokumen tertulis menyulitkan
penyelesaian jika terjadi sengketa. Meskipun pembagian hasil telah
mencerminkan prinsip syari‟ah seperti keadilan dan keseimbangan serta sesuai
dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 1964, praktik ini belum sepenuhnya
selaras dengan prinsip fiqih muāmālāh, terkait kesepakatan yang jelas tentang
pembagian keuntungan. Meskipun pada umumnya pembagian hasil adalah 60%
untuk nelayan dan 40% untuk pemilik kapal, masih ada praktik yang mengandung
ketidakpastian dan ketidakadilan, yang merugikan nelayan dikarenakan
ketidakjelasan dalam pembagian hasil dan tidak adanya kesepakatan yang jelas di
awal. Akibatnya, meskipun sebagian prinsip syari‟ah telah diterapkan, praktik ini
belum sepenuhnya mencerminkan akad mūdhārābāh yang ideal dan dapat
merusak hubungan kerja sama antara kedua pihak.
Kata Kunci : Bagi Hasil, Nelayan, Hukum Ekonomi Syari‟ah, Akad Mūdhārābāh,