<![CDATA[ANALISIS MODEL PENDIDIKAN POLITIK DI KALANGAN NARAPIDANA]]>
Waltinah
Pengarang
Munadi, S.Pd., M.si
Dosen Pembimbing 1
Dwian Hartomi Akta padma Eldo,S.IP,.M.IP
Dosen Pembimbing 2
Drs. Moh. Amin,M.Pd.I
Ketua Penguji
Munadi, S.Pd., M.si
Penguji 1
Dwian Hartomi Akta padma Eldo,S.IP,.M.IP
Penguji 2
Pendidikan politik merupakan proses pendidikan yang sistematis dan terencana,
bertujuan membentuk individu yang mampu menjadi partisipan yang etis dan bertanggung
jawab dalam mencapai tujuan politik. Pendidikan ini diberikan kepada seluruh warga
negara, termasuk narapidana, sebagai bagian dari pemenuhan hak asasi yang tertuang
dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999. Pasal 1 ayat 3 peraturan tersebut
menggarisbawahi bahwa pendidikan dan pengajaran merupakan upaya sadar untuk
menyiapkan Warga Binaan Pemasyarakatan melalui bimbingan atau latihan, yang
mempersiapkan mereka bagi peran yang akan dijalani di masa mendatang. Pendidikan
politik di rutan diperlukan karena narapidana tetap memiliki status sebagai warga negara
dengan hak-hak dasar, termasuk hak untuk berpartisipasi dalam proses demokrasi.
Pemenuhan hak ini sejalan dengan prinsip hak asasi manusia dan bertujuan untuk
mempersiapkan narapidana agar mampu menjalani kehidupan yang lebih baik setelah
bebas.
Metode penelitian yang digunakan ialah kualitatif deskriptif dengan pendekatan yang
lebih memfokuskan pada proses daripada hasil. Penelitian ini berlandaskan pada teori
pendidikan politik dan konsep rehabilitasi sosial, yang relevan dengan konteks analisis
model pendidikan politik di kalangan narapidana. Penelitian dilakukan pada kondisi objek
yang alamiah, di mana peneliti bertindak sebagai instrumen kunci. Teknik pengumpulan
data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi. Wawancara dilakukan untuk
menggali informasi dari berbagai narasumber, seperti petugas Rutan Kelas IIB Wonosobo,
Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan narapidana, guna mendapatkan pemahaman yang
mendalam terkait model pendidikan politik yang diterapkan. Dokumentasi digunakan
untuk memperoleh data tambahan yang relevan, seperti materi program, jadwal kegiatan,
dan laporan pelaksanaan pendidikan politik.
Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pendidikan politik memiliki peran krusial
dalam rehabilitasi dan reintegrasi sosial narapidana. Model pendidikan politik di Rutan
Kelas IIB Wonosobo tidak hanya memberikan pengetahuan tentang hak dan kewajiban
sebagai warga negara, tetapi juga melatih keterampilan kritis yang diperlukan untuk terlibat
dalam kehidupan demokratis. Program ini, meskipun menghadapi tantangan seperti
keterbatasan sumber daya dan stigma sosial, efektif dalam mempersiapkan narapidana
untuk kembali ke masyarakat sebagai agen perubahan yang aktif. Penelitian ini
merekomendasikan perluasan dan peningkatan program pendidikan politik dengan
melibatkan lebih banyak pihak, guna memperkuat reintegrasi sosial narapidana dan
mengurangi angka residivisme. Di Rutan Kelas IIB Wonosobo, pendidikan politik bagi
narapidana difokuskan pada pendekatan edukatif dan praktik langsung. Program ini
mencakup pengajaran teori politik, yang disampaikan oleh para pemateri yang kompeten
di bidangnya, dan dilengkapi dengan pengalaman langsung melalui partisipasi dalam
kegiatan demokrasi seperti pemilu. Partisipasi narapidana dalam Pemilu 2024 termasuk
dalam memilih calon presiden, wakil presiden, serta perwakilan legislatif, yang mendorong
narapidana untuk turut aktif dalam kehidupan demokrasi.