• mahkota212.com
  • http://adoornri.com/
  • yokaislot
  • slot gacor
  • https://kadinkabserambarat.org/tentang-kadin/
  • https://kadinkabhalmaheratengah.org/tentang-kadin/
  • situs slot gacor hari ini
  • https://metallagi.com/
  • https://sistel.semarangkota.go.id/
  • https://bkd.siakkab.go.id/
  • https://kadintegal.org/tentang-kadin/
  • https://ejournal.bsi.ac.id/ejurnal/index.php/abdimas
  • https://sippbb.purwakartakab.go.id/maps/
  • http://pustaka.fib.unand.ac.id/
  • slot gacor
  • slot777
  • https://awangbangkalbarat.banjarkab.go.id/
  • https://www.scienceworksforus.com/press-releases/one-week-and-counting-dont-cut-the-research-that-fuels-the-u-s-economy
  • https://washrightsnetwork.org/free-spins-existing-customers-no-deposit-2025-australia/
  • https://catalogue.paramadina.ac.id/
  • https://kadinlangara.org/XNXX/
  • https://kadinpcmataram.org/kontak/
  • https://merch.emma-larson.com/products
  • https://kadinkabbireuen.org/tentang-kadin/
  • https://kadinkotabatang.org/XVIDEOS/
  • https://motherscareivfcentre.com/about-us-2/appointments/
  • https://tiwet.web.id/orc/
  • https://babelankota.kabbekasi.id/
  • situs slot gacor
  • https://anggota.kadinpcmataram.org/
  • KORUPSI POLITIK PASCA REVISI UNDANG-UNDANG KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI TAHUN 2019 KORUPSI POLITIK PASCA REVISI UNDANG-UNDANG KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI TAHUN 2019

    Detail Cantuman

    Prodi Ilmu Politik

    KORUPSI POLITIK PASCA REVISI UNDANG-UNDANG KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI TAHUN 2019

    XML

    Korupsi politik merupakan sebuah pelanggaran hak asasi rakyat. di manakorupsi ini meyebabkan hak-hak strategis rakyat tidak tersalurkan. Korupsi politikdilakukan oleh presiden, kepala negara, ketua atau anggota parlemen, dan pejabattinggi pemerintah, dimana korupsi ini dilakukan pada saat pembuatan keputusan keputusan politik. Bentuk bentuk korupsi politik, berupapenyuapan, perdagangan pengaruh, jual-beli suara, nepotisme, dan pembiayaan kampanye. KomisiPemberantasan Korupsi (KPK) sebagai lembaga independen pemberantas korupsiyang melimiki amanat utama melakukan pencegahan dan penindakan atas korupsiyang dilakukan oleh penyelenggara negara dan aparat penegak hukum. Namunsetelah disahkanya revisi undang-undang KPK tahun 2019 independensi KPKtelah hilang, demikian menjadikan pertanyaan apakah dengan direvisinya undang undang KPK, korupsi politik menjadi berkurang atau sebaliknya? lalu bagaimanakedudukanKPKpascarevisiundang-undangKPK.Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metodekualitatif deskriptif dengan studi literatur, yaitu penelitian dengan melalui analisisdokumen, berita, jurnal, buku dan literatur lainya. Hasilnya korupsi politik setelahpengesahan revisi undang-undang KPK tahun 2019 (2020-2023) tidak mengalamipenurunan dari sebelum adanya revisi (2016-2019) namun justu mengalamikenaikan, karena perubahan regulasi pada undang-undang KPK sehinggamenjadikan peluang dan kesempatan korupsi semakin tinggi. Pagu anggaran KPKyang besar pada bagian pendidikan dan pencegahan ternyata tidak cukup ampuhmenghilangkan korupsi. Selain itu, beberapa pimpinan KPK yang jerjerat kasuskorupsi menggambarkan bahwa KPK sendiri sedang tidak baik-baik saja. Fungsidewan pengawas dalam mejalankan wewenangnya terhadap KPK ternyata belumberfungsi dengan baik. hasil kedua KPK berkedudukan sebagai lembaga eksekutifyang mempuanyai tanggung jawab secara vertikal kepada presiden, sehinggaindependesi KPK sudah hilang.
    Kata Kunci: Korupsi Politi, KPK


    Detail Information

    Item Type
    Skripsi
    Penulis
    Student ID
    2020250081
    Dosen Pembimbing
    Insan Mahmud.,S.E.,M.Si - - Dosen Pembimbing 1
    Penguji
    Kode Prodi PDDIKTI
    67201
    Edisi
    Published
    Departement
    Ilmu Politik
    Kontributor
    Bahasa
    Indonesia
    Penerbit Universitas Sains Al-Qur'an : Wonosobo.,
    Edisi
    Published
    Subyek
    No Panggil
    Copyright
    Individu Penulis
    Doi

    Lampiran Berkas

    LOADING LIST...



    Informasi


    DETAIL CANTUMAN


    Kembali ke sebelumnya  XML Detail