Fatikha Hayuningtyas Pramono Putri Pengarang Ika Setyorini, S.H., M.H. Dosen Pembimbing 2 Dr. Herman Sujarwo, SH., M.H. Dosen Pembimbing 1 Dr. Mutho`am, S.H., M.S.I Penguji 1 Dr. Linda Ikawati, S.H., M.H Penguji 2

Setiap tahanan yang ada di Rutan memiliki hak untuk mendapatkan bantuanhukum. Bantuan hukum diberikan kepada setiap orang termasuk tahanan yangmiskin. Tetapi,di Rutan kelas IIB Wonosobo tidak semua tahananmendapatkan bantuan hukum secara gratis. Rumusan masalah yang digunakanpenulis adalah bagaimana mekanisme pemberian bantuan hukum bagi tahananmiskin berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang BantuanHukum dan bagaimana penerapan bantuan hukum dalam proses peradilanpidana bagi tahanan miskin pada Rutan Kelas IIB Wonosobo. Penelitian inimenggunakan metode penelitian yuridis emipiris yaitu penelitian yangmenggabungkan antara unsur hukum dengan kenyataan riil dilapangan, darihasil penelitian menjelaskan bahwa mekanisme bantuan hukum berdasarkanundang-undang bantuan hukum telah terlaksana dengan baik namun beberapatahanan (penerima bantuan hukum) kurang berminat karena kurangnyaedukasi terkait bantuan hukum. Pada Rutan Kelas IIB Wonosobo, terdapat 232tahanan miskin, dari jumlah tersebut hanya 161 orang yang mendapatkanbantuan hukum, dikarenakan beberapa tahanan merupakan residivis, bukanpenduduk asli wonosobo sehingga tidak bantuan dari APBD, dan tuntutankurang dari 5 (lima) tahun sehingga tidak wajib mendapatkan bantaun hukum.Adapun mekanisme pemberian bantuan hukum berupa proses penyuluhanhukum, pendampingan hukum dan konsultasi hukum dengan LembagaBantuan Hukum UNSIQ, namun masih terdapat kendala berupa tidak adanyafasilitas ruang khusus untuk konsultasi hukum. Kata kunci : Bantuan Hukum, Rutan, Tahanan Miskin.