Siti Qomariyah Pengarang Ika Setyorini, S.H., M.H. Dosen Pembimbing 2 Dr. Herman Sujarwo, SH., M.H. Dosen Pembimbing 1 Dr. Mutho`am, S.H., M.S.I Penguji 1 Dr.Reni Nur Aniroh,S.Sy., M.S.I. Penguji 2

Peran aktif masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan desa mutlakdiperlukan. Hal ini penting untuk memastikan bahwa pembangunan desa yang baikdapat dilaksanakan demi kepentingan warga desa. Selain itu juga untuk mengurangipotensi permasalahan dalam pemanfaatan aset kota dan pengelolaan keuangan kota.Partisipasi dalam masyarakat desa dijamin oleh Undang-Undang Nomor 2014 (UUDesa) yang bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi efektivitasimplementasi kebijakan keterbukaan informasi di tingkat desa serta dampaknyaterhadap kualitas pelayanan publik.Metode penelitian yang digunakan meliputi penelitian kualitatif melaluipenelitian kepustakaan, pengumpulan data (penelitian lapangan). Metodepenelitian yang digunakan adalah normatif empiris. Data dikumpulkan melaluiwawancara, studi kepustaaan dan dokumentasi terhadap peraturan perundangun dangan terkait serta pelaksanaan kebijakan dilapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan keterbukaaninformasi publik di desa belum optimal, disebabkan oleh berbagai faktor sepertirendahnya pemahaman aparatur desa tentang regulasi, keterbatasan infrastruktur, dan minimnya partisipasi masyarakat. Namun, terdapat potensi signifikan dalampeningkatan mutu pelayanan publik jika kebijakan keterbukaan informasidijalankan dengan baik Penelitian ini merekomendasikan peningkatan kapasitassumber daya manusia, penyediaan sarana dan prasarana pendukung, sertapenguatan mekanisme partisipasi masyarakat sebagai langkah strategis untukmengoptimalkan kebijakan keterbukaan informasi publik di desa. Kata Kunci: Kebijakan Pemerintah Desa, Pelayanan Publik, KeterbukaanInformasi Publik, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, EfektivitasImplementasi.