Ruliana Nuning Pratiwi Pengarang Hary Mulyadi, S.H., M.H Dosen Pembimbing 2 Nurma Khusna K, S.H.I.,M.S.I Dosen Pembimbing 1 Ika Setyorini, S.H., M.H. Penguji 1 Dr. Herman Sujarwo, SH., M.H. Penguji 2

Karya seni daur ulang merupakan salah satu contoh hasil kekayaanintelektual yang tidak banyak dimiliki oleh orang lain. Karya seni yangmemiliki nilai estetika serta nilai jual yang tinggi ini menjadikan karya inipatut untuk mendapat perlindungan hukum dari adanya pelanggaran hukumseperti pengakuan hak oleh orang lain. Seperti pada salah satu kasus yangdialami oleh salah satu pembuat karya dimana ia merasa dirugikan ataspengakuan hak orang lain atas karyanya. Hal ini terjadi dikarenakan belumadanya perlindungan hukum yang kuat atas karya seni ini. Pada penelitianini penulis mencoba meneliti bagaimana Undang-undang melindungi karyatersebut. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris denganmenggunakan sumber data berupa observasi, wawancara dan dokumentasi.Penelitian ini dianalisa dengan metode kualitatif deksriptif dengan tujuandapat menjabarkan tentang bagaimana perlindungan hukum kekayaanintelektual terhadap karya seni daur ulang di Dusun Banjarsari DesaSukoharjo Kabupaten Wonosobo. Teknik pengambilan samplemenggunakan teknik Surposive Sampling yang merupakan teknikpengambilan sumber data dengan pertimbangan tertentu yang dianggapmampu memberi data dan informasi yang mendukung penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran pemerintah dalam halini adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan kurang maksimal danmenyeluruh. Arahan dan edukasi mengenai perlindungan hak kekayaanintelektual kepada masyarakat belum dilaksanakan, sehingga masyarakatyang memiliki kekayaan intelektual belum mendaftarkan hasil karyaintelektual mereka untuk mendapatkan perlindungan hukum yangdiharapkan. Oleh sebab itu, pelanggaran pengakuan hak atas orang lain atassebuah karya miliknya tidak dapat terhindarkan. Berdasarkan wawancarapenelitian disebutkan bahwa kurang maksimal dan menyeluruhnya peranpemerintah dikarenakan keterbatasan waktu dan kurangnya sumber daya. Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Kekayaan Intelektual, Karya Seni