Hardika Ariyani Pengarang Ika Setyorini, S.H., M.H. Dosen Pembimbing 2 Dr. Herman Sujarwo, SH., M.H. Dosen Pembimbing 1 Dr. Linda Ikawati, S.H., M.H Penguji 1 Nurma Khusna K, S.H.,M.H.I Penguji 2

Salah satu bukti pelaksanaan demokrasi di Indonesia merupakan pemilihan kepaladaerah. Pemilihan kepala daerah adalah cara bagi rakyat untuk berpartisipasi dalampesta demokrasi dan memilih pemimpin mereka. Tingkat partisipasi yang tinggiadalah salah satu ukuran keberhasilan pikada. Partisipasi yang tinggi memastikanlegitimasi perlindungan dan hak pemilih warga negara, termasuk mereka yangmemiliki disabilitas. Penyandang disabilitas orang yang memiliki keterbatasanfisik, mental, intelektual atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalamberinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat menemui hambatanyang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh. Metode penelitian ini dengan pendekatan empiris yuridis yaitu pendekatanpenelitian yang digunakan untuk menggambarkan kondisi yang dilihat dilapangansecara apa adanya. Serta pengumpulan data dengan kepustakaan serta lapanganyaitu dengan wawancara. Bentuk perlindungan hukum dan pemenuhan hak pemilihpenyandang disabilitas diatur dalam perundang-undangan Nomor 7 Tahun 2017Tentang Pemiliha Umum dan PKPU Nomor 25 Tahun 2023 Tentang TentangPemungutan Dan Perhitungan Suara Dalam Pemilihan Umum.Bentuk pemenuhan perlindungan hukum hak pemilih penyandang disabilitas yaitumemastikan bahwa pemilih penyandang disabilitas terdaftar, membantupenyandang disabilitas terlibat dalam sosialisasi politik dan pendidikan politik danmemastikan bahwa penyandang disabilitas memiliki akses ke sarana danperlengkapan pendukung untuk memanfaatkan hak pilihnya. Kata Kunci : Pemilihan Kepala Daerah, Penyandang Disabilitas, Pemenuhan