Ngamirotus Salsabila Pengarang Hary Mulyadi, S.H., M.H Dosen Pembimbing 2 Dr. Herman Sujarwo, SH., M.H. Dosen Pembimbing 1 Ika Setyorini, S.H., M.H. Penguji 1 Nurma Khusna K, S.H.,M.H.I Penguji 2

Ngamirotus Salsabila, PENEGAKAN HUKUM ATAS KETERLAMBATANMEMBAYAR PAJAK KENDARAAN BERMOTOR PADA KANTORUPPD KABUPATEN WONOSOBO, Skripsi: Program Studi IlmuHukum, Fakultas Syari’ah di Hukum, Universitas Sains Al-Qur’an JawaTengah di Wonosobo.Pemungutan pajak kendaraan bermotor yang dikelola oleh pihak UPPDKabupaten Wonosobo diharapkan mampu meningkatkan pendapatan asli daerahkhususnya di Kabupaten Wonosobo. Dalam penulisan ini membahaspermasalahan tentang bagaimana dasar hukum penerapan dan pemungutan pajakkendaraan bermotor dan bagaimana penegakan hukum yang diberikan kepadawajib pajak atas keterlambatan dalam membayar pajak kendaraan bermotor padaKantor UPPD Kabupaten Wonosobo.Penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif yang dilaksanakan diKantor UPPD Kabupaten Wonosobo. Sumber data utama diperoleh melalui hasilwawancara dengan pihak UPPD Kabupaten Wonosobo dan data sekunder berupadokumentasi yaitu buku-buku, peraturan perundang-undangan, jurnal, karyailmiah dan website yang berkaitan. Penulis menggunakan metode analisisdeskriptif dengan kualitatif supaya dapat dipahami dengan mudah.Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa dasar hukum dalampelaksanaan pemungutan pajak kendaraan bermotor pada Kantor UPPDKabupaten Wonosobo sudah diterapkan dengan benar yang berdasarkan padaUndang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dan terkait penegakan hukum yangdilakukan oleh pihak UPPD Kabupaten Wonosobo, bagi wajib pajak yangterlambat membayar pajak kendaraan bermotor maka akan dikenakan sanksiadministrasi berupa denda sebesar 2% dari jumlah pajak kendaraan bermotorterutang setiap bulan, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran pajakkendaraan bermotor. Dan dikenakan sanksi administrasi paling tinggi adalahsebesar 24% dari jumlah pajak kendaraan bermotor terutang. Selain sanksi denda,Pihak Kantor UPPD Kabupaten Wonosobo bekerja sama dengan Kepolisian jugadapat menarik kendaraan bermotor yang telah lama menunggak pajak sebagaisanksi administrasi. Kata kunci: Penegakan Hukum, Pajak Kendaraan Bermotor