Rochmat Hidayat Pengarang Ika Setyorini, S.H., M.H. Dosen Pembimbing 1 Nila Amania, S.H., M.H. Dosen Pembimbing 2 Dr. Mutho`am, S.H., M.S.I Penguji 1 Dr. Herman Sujarwo, M.H. Penguji 2

Persoalan sampah di Kabupaten Wonosobo masih menjadi isu krusial yangmemerlukan penanganan serius. Meskipun Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008tentang Pengelolaan Sampah telah mengatur sedemikian rupa namun dalamrealitasnya, tidak memberikan efek nyata pada perubahan penanganan sampahterutama di Kabupaten Wonosobo. Penelitian ini mempersoalkan bagaiamanaUndang-Undang tersebut diterapkan di Kabupaten Wonosobo dan bagaimanapenegakan hukum dilakukan bagi pelanggaran terhadap aturan tersebut diKabupaten Wonosobo.Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Data primerpenelitian ini diambil dari hasil observasi dan hasil wawancara. Data sekunderdidapatkan dari buku, teks dan berbagai literatur yang berkaitan denganpengelolaan sampah. Penelitian ini menemukan bahwa Undang-Undang tentangPengelolaan Sampah baru diterapkan dari sisi normatifnya melalui PeraturanDaerah, Peraturan Bupati, dan program pengelolaan yang disusun oleh PemerintahKabupaten Wonosobo, tetapi dalam tataran realitasnya pengelolaan sampah yangdilakukan hanya sebatas mengambil dari sumbernya dan ditumpuk ke TPA yangmasih dalam kondisi bercampur antara sampah organik dan anorganik. Penegakanhukum terhadap pelanggaran aturan pengelolaan sampah di Kabupaten Wonosobobelum dilakukan sesuai aturannya. Meskipun pelanggaran terhadap aturanpengelolaan sampah terjadi secara masif di mana-mana, namun selama ini tidakpernah ada pelanggar yang mendapatkan sanksi baik berupa teguran lisan dantulisan, sanksi administratif ataupun pidana. Mereka hanya diberi sanksi berupakenaikan tarif retribusi dan himbauan tentang pembatasan jenis sampah yangditerima. Selama ini tidak ada lembaga yang diserahi tugas secara serius untukmenangani tindakan pelanggaran terhadap aturan pengelolaan sampah diKabupaten Wonosobo. Penegakan hukum yang dilakukan Pemerintah Kabupatenjustru dengan menambah aturan baru yang juga “mandul” dan tidak membuahkanjalan keluar. Kata kunci: penerapan undang-undang, penegakan hukum, pengelolaan sampah.