Via Asmaus Sa'adah Pengarang Reni Nur Aniroh, S.Sy., M.S.I Dosen Pembimbing 1 Rohatun Nihayah, Alh, S.HI., M.S.I. Dosen Pembimbing 2 Dr. Mutho'am, S.H.I, M.S.I Penguji 2 Dr. Lutfan Muntaqo M.S.I Penguji 1

Perceraian yang dijatuhkan oleh suami mempunyai konsekuensi hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh masing-masing pihak, salah satunya adalah kewajiban menjalankan iddah. Penelitian ini membahas mengenai perhitungan quru’ iddah pasca cerai yang harus dijalani khususnya pihak mantan istri. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library research) dengan metode deskriptif kualitatif. Pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif. Teknik pengumpulan datanya menggunakan literatur (kepustakaan) berupa buku, catatan, maupun hasil laporan penelitian dari penelitian terdahulu. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penentuan quru’ iddah perceraian perspektif mazhab Syafi’i dan KHI terdapat perbedaan, di antaranya tidak disebutkannya berapa lama kewajiban iddah bagi wanita penyandang Istiḥāḍāḥ dalam KHI yang tentunya dapat menimbulkan kekacauan hukum akibat ketidaktahuan mereka dalam perhitungan hukum haid maupun Istiḥāḍāḥ. Sedang dalam mazhab Syafi’i sangat terang rinci penjabarannya, kemudian bagi wanita berstatus Amenorea juga terdapat perbedaan yang sangat signifikan yakni wanita tersebut harus menunggu sampai waktu menopause tiba dalam perspektif mazhab Syafi’i yang tentu akan memberatkan kedua belah pihak, baik istri yang menjalani iddah maupun suami yang terus memberikan nafkah iddah pasca cerai, namun hanya dicukupkan sampai satu tahun menurut perspektif KHI, namun hal ini banyak menimbulkan kontroversi terutama bagi kalangan fanatik mazhab Syafi’i. Kata Kunci: Quru’, Mazhab Syafi’i, KHI