Ahmad Baihaqi Midhol Pengarang Irwan Abdu Nugraha, S.IP., M.Si Dosen Pembimbing 1 Irwan Abdu Nugraha, S.IP., M.Si Penguji 1 Supartinah, S.Pd., M.I.Kom Penguji 2

Desentralisasi keberadaanya menjadi sebuah keberlanjutan sejarahkolonial yang kemudian ditegaskan kembali dalam UUD NKRI Tahun 1945.Dengan demikian maka munculah istilah otonomi daerah. UUD NKRI 1945menyebutkan bahwa dalam hubungan pemerintah pusat dengan pemerintah daerahjuga dilihat keistimewaan dan kekhususan daerah masing-masing. Salah satu yangmemiliki kekhususan dalam mengatur daerahnya sendiri adalah Provinsi Papuayang lebih lanjut diatur dalam UU No 2 Tahun 2001 tentang otonomi khususdengan tujuan untuk kesejahteraan masyarakat lokal papua dan mengejarketertinggalan pembangunan dari daerah lain. Serangkaian kebijakan telahdilakukan di Papua lewat otonomi, namun dinilai oleh banyak pihak masih belummaksimal. Maka muncul tuntutan pembentukan daerah otonomi baru di wilayahadat Ha anim yang merupakan bagian dari Provinsi Papua menjadi Provinsi baruPapua Selatan. Kemudian pada tahun 2022 disahkanlah UU No 14 tahun 2022tentang Pembentukan daerah otonomi baru Papua Selatan. Melihat fenomenatersebut, maka penelitian ini difokuskan pada; Bagaimana latar belakangmunculnya tuntutan pembentukan daerah otonomi khusus Papua Selatan dan apaurgensi kebijakan pembentukan otonomi khusus Provinsi Papua Selatan.Metode penelitian ini menggunakan jenis library research dalammenelaah berbagai referensi dengan pokok pembahasan pembentukan otonomikhusus Provinsi Papua Selatan. teknik pengumpulan data dilakukan denganpenelusuran studi pustaka melalui fasilitas perpustakaan, surat kabar, jurnalpenelitian serta buku-buku pribadi terkait topik penelitian.Hasil penelitian ini menjelaskan terkait tiga dimensi dalam latar belakangtuntutan pembentukan daerah otonomi khusus Provinsi Papua Selatan,yaitu;dimensi politik, dimensi administrasi/teknis dan dimensi kesenjanganwilayah. dalam penelitian ini juga dijelaskan mengenai faktor-faktor urgensikebijakan pembentukan daerah otonomi khusus Provinsi Papua Selatan, antaralain; faktor sumber daya manusia, faktor keuangan daerah, faktor infrastruktur danfaktor organisasi dan managerial. Kata Kunci : Desentralisasi, Pembentukan Daerah, Otonomi Daerah,Provinsi Papua Selatan.