Hanin Nur Farohah Lu’yan Pengarang Nurma Khusna Khanifa, S.H., M.S.I Dosen Pembimbing 2 Aksamawanti S.H.I., M.H. Dosen Pembimbing 1 Akmal Bashori, S.H.I., M.S.I. Penguji 2 Dr. H. Mahfudz Junaedi, M.H. Penguji 1

DPS merupakan kepanjangan tangan dari DSN-MUI yang harus ada padalembaga keuangan syariah guna memastikan terpenuhinya sharia compliance(kepatuhan syariah). BMT Nurul Uswah merupakan salah satu lembagakeuangan syariah yang harus ada DPS karena menerapkan prinsip syariah dalamkegiatan operasionalannya termasuk dalam kegiatan pembiayaan. Dalammelaksanakan pembiayaan, BMT Nurul Uswah hanya menggunakan satu jenisakad yaitu Murabahah untuk digunakan dalam segala hal kebutuhan nasabahyang diajukan. Di sini peran DPS diperlukan guna memastikan shariacompliance pada praktik pembiayaan Murabahah di BMT Nurul Uswah.Masalah yang diteliti dalam penelitian ini pertama bagaimana praktikpembiayaan Murabahah di BMT Nurul Uswah MWCNU Majenang. Kedua,bagaimana peran Dewan Pengawas Syariah terhadap penerapan shariacompliance pada praktik pembiayaan Murabahah di BMT Nurul Uswah MWCNUMajenang. Tujuan penelitian ini Untuk mengetahui praktik pembiayaanMurabahah di BMT Nurul Uswah MWCNU Majenang dan untuk mengetahuiperan Dewan Pengawas Syariah terhadap penerapan sharia compliance padapraktik pembiayaan Murabahah di BMT Nurul Uswah MWCNU Majenang.Metode yang digunakan adalah penelitian lapangan (field research)dengan pendekatan kualitatif, yaitu pendekatan yang digunakan untukmendapatkan data yang mendalam dan mengandung makna sehingga dalammengumpulkan data terjadi interaksi antara peneliti dengan sumber data. analisisdan pengolahan data pada objek penelitian bersifat deskriptif kualitatif.Pengumpulan data dengan metode observasi dan wawancara Setelahmendapatkan data-data yang diperlukan, data tersebut dianalisis secara kualitatifkemudian disajikan secara deskriptif yaitu menguraikan, menggambarkan danmenjelaskan. Hasil penelitian pertama menunjukkan bahwa Praktik pembiayaanMurabahah di BMT Nurul Uswah menggunakan akad Murabahah bil Wakalahnamun belum sesuai dengan sharia compliance karena terdapat ciri-ciri yangmenandakan adanya gharar dan riba. Selain itu, praktik akad Murabahah jugadigunakan pada pembiayaan non barang, seperti pembiayaan jasa dan pembiayaanmodal usaha di mana ketentuan ini tidak sesuai dengan hakikat Murabahahsebagai akad jual beli barang. Kedua, peran DPS dalam menerapkan shariacompliance pada akad Murabahah di BMT Nurul Uswah sudah baik namun tidakmaksimal. DPS sudah bertugas mengadakan pengawasan, memberikan opini danarahan serta membuat laporan hasil audit syariah. Namun fungsi DPS tidakmaksimal di mana keputusan DPS kurang memberikan pengaruh terhadap praktikpembiayaan Murabahah. DPS juga kurang independen mengambil keputusankarena secara struktur divisi ini berada di bawah kontrol dari pendiri BMT NU. Kata kunci : DPS, Sharia Compalince, Pembiayaan Murabahah, BMT.