Riri Septianingsih Pengarang Ika Setyorini, S.H., M.H. Dosen Pembimbing 2 Dr. Herman Sujarwo, SH., M.H. Dosen Pembimbing 1 Nurma Khusna Khanifa, S.H., M.S.I Penguji 2 Dr. Mutho'am, S.H.I, M.S.I Penguji 1 Nila Amania, S.H., M.H Ketua Penguji

Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asalusul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam system pemerintahan nasional dan berada di daerah kabupaten. Dalam Jual beli tanah ataupun peralihan hak tanah di Desa seringkali memakai kebiasaan transaksi menggunakan budaya adat atau kebiasaan adat masyarakat setempat. Seperti halnya pungutan Pologoro/ Setoran dalam jumlah tertentu yang diberikan pihak penjual ataupun pembeli diberikan kepada pemerintah desa. Hal tersebut merupakan pembiasaan yang kemudian menjadi kebiasaan sehingga naik derajatnya sebagai hukum yang apabila tidak dilakukan, maka dianggap melanggar hukum. Karena pologoro merupakan produk pembiasaan yang menjadi kebiasaan, besaran pologoro juga tidak sama, tergantung dari kesepakatan masyarakat dengan perangkat desa. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian Lapangan (field), dimana pendekatan yang diterapkan adalah pendekatan yuridis normatif, metode penelitian dilakukan dengan cara menganalisis dan meneliti berdasarkan buku-buku tentang hukum dan peraturan hukum yang telah ditetapkan oleh pemerintah serta melihat realitas yang terjadi di masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian, bahwa pemerintah desa Desa Blederan Kecamatan Mojotengah kabupaten Wonosobo tidak mempunyai dasar kewenangan yang sah untuk memungut pologoro karena berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, pologoro bukan jenis pendapatan asli desa. Berdasarkan uraian diatas maka untuk menciptakan kepastian hukum, pemerintah Desa Blederan Kecamatan Mojotengah kabupaten Wonosobo dapat memberikan pelatihan kepada pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa tentang pembuatan peraturan desa yang sesuai dengan perundang-undangan. Kata Kunci: Desa, Pologoro, Jual Beli Tanah.