Angga Irwansyah Pengarang Dr. Herman Sujarwo, SH., M.H. Dosen Pembimbing 1 Dr. Linda Ikawati, S.H., M.H Dosen Pembimbing 2 Akmal Bashori, S.H.I., M.S.I. Penguji 1 Ika Setyorini, S.H., M.H. Penguji 2 Nila Amania, S.H., M.H Ketua Penguji

Terbitnya Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika merupakan salah satu usaha untuk menanggulangi masalah penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika di Indonesia. Sanksi yang diatur dalam Undang-Undang Narkotika tersebut pada dasarnya menganut double track system, yaitu sanksi pidana dan sanksi tindakan. Namun untuk saat ini penyalahgunaan terhadap narkotika dan pecandu narkotika tidak lagi bermuara pada sanksi pidana penjara saja, melainkan rehabilitasi melalui proses asesmen oleh Tim Asesmen Terpadu (TAT). Hal ini diperlukan dalam rangka mengoperasionalkan Pasal 54 Undang Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengenai pecandu narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Terkait hal tersebut, efektivitas hukum diperlukan guna tercapainya hasil agar sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Studi ini bertujuan untuk mengetahui “Bagaimana kedudukan Tim Asesmen xi Terpadu (TAT) dalam hukum positif Indonesia” serta “Bagaimana efektivitas Tim Asesmen Terpadu (TAT) dalam penanganan tindak pidana narkotika di Kabupaten Wonosobo”. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif dan empiris, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi lapangan, merupakan teknik penelitian secara langsung untuk mengumpulkan data primer. Pada penelitian ini peneliti menggunakan metode wawancara untuk mengumpulkan data primer. Kemudian studi kepustakaan, teknik penelitian ini dilakukan guna mendapatkan data sekunder berupa bahan-bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang dapat berguna untuk menunjang data primer. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penanganan atau penyelesaian tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Wonosobo masih kurang efektif. Hal tersebut disebabkan oleh kenyataan bahwa dalam lingkup Pemerintahan Kabupaten Wonosobo belum terdapat Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) yang didalamnya terdapat TAT dengan sarana serta prasarana yang memadai untuk melaksanakan asesmen, sehingga penyelesaian tindak pidana narkotika di Wonosobo belum dapat berjalan secara maksimal, baik untuk menekan angka penyalahgunaan maupun penyelesaian perkara tindak pidana narkotika. Kata Kunci : Narkotika, Tim Asesmen Terpadu, Efektivitas Hukum