<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEDAGANG PASAR INDUK WONOSOBO DALAM RELOKASI GEDUNG TAHUN 2022]]>
Mey Rizky Dian Utami
Pengarang
Dr. Mutho`am, S.H., M.S.I
Dosen Pembimbing 1
Nila Amania, S.H., M.H.
Dosen Pembimbing 2
Lutfan Muntaqo, M.S.I
Penguji 1
Akmal Bashori., S.HI., M.S.I
Penguji 2
Pasar Induk Wonosobo yang terletak di jalan A.Yani, No.1 Wonosobo. Merupakan salah satu pasar daerah yang ada di kota wonosobo. Pada tanggal 22 Desember 2014 Pasar Induk Wonosobo mengalami kebakaran, setelah terjadinya kebakaran ini para Pedagang Pasar Induk Wonosobo tidak memiliki tempat untuk berjualan sehingga pemerintah daerah membuatkan tempat penampungan sementara di lajur jalan hingga membuat gedung baru yang layak untuk berjualan dan tidak mengganggu jalan. Para Pedagang memiliki ikatan dengan Dinas Perdagangan Koperasi UKM Wonosobo yaitu hak sewa/surat izin pemakaian tempat yang dapat diperpanjang setiap 5 tahun sekali oleh Pedagang. Pemerintah Kota Wonosobo yang dalam hal ini diwakili oleh Dinas Perdagangan Koperasi UKM Wonosobo harus menyediakan tempat relokasi bagi para pedagang Pasar Induk Wonosobo. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian Yuridis Sosiologis, dengan pendekatan kualitatif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer, sekunder, dan tersier yang diolah dengan metode analisis kualitatif dengan fokus permasalahan sebagai berikut: 1) Bagaimana kedudukan hukum Pedagang Pasar Induk Wonosobo, 2) Bagaimana mekanisme penempatan Pedagang pada gedung baru Pasar Induk Wonosobo tahun 2022, 3) Bagaimana perlindungan hukum bagi Pedagang pada mekanisme penempatan gedung baru Pasar Induk Wonosobo tahun 2022. Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa: 1) kedudukan hukum Pedagang Pasar Induk Wonosobo yaitu sebagai penyewa dibuktikan dengan surat ijin pemakaian tempat, 2) mekanisme penempatan Pedagang berdasarkan sistem zonasi yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah, 3) perlindungan hukum bagi Pedagang pada mekanisme penempatan dalam relokasi gedung baru tahun 2022 belum dilakukan sepenuhnya hal ini karena belum terbitnya Kartu Bukti Pedagang.
Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Pedagang, Pasar, Relokasi, Kartu Bukti Pedagang