Yunianto Dwijosaputro Pengarang Dr. Herman Sujarwo, M.H. Dosen Pembimbing 1 Dr. Linda Ikawati, S.H., M.H Dosen Pembimbing 2 Ika Setyorini, S.H., M.H. Penguji 2 Nurma Khuusna K, S.HI., M.S.I Penguji 1

Anak yang belum cukup umur sejatinya tidak diperbolehkan mengendarai kendaraan bermotor dengan alasan apapun. Hal tersebut secara tegas disampaikan dalam UU LLAJ dengan pemberlakuan mengenai syarat pengemudi dimana salah satunya adalah memiliki surat izin mengemudi, dansalah satu persyaratan dalam memiliki SIM adalah telah berusia 17 tahun dibuktikan dengan kepemilikan KTP. Lebih lanjut lagi bahwa dalam konsep hukum perlindungan anak, setiap anak memiliki hak untuk mendapatkan hak-haknya sebagai anak dalam uapaya perlindungan termasuk dalam suatu sistem peradilan pidana. Hal ini yang kemudian terdapat suatu undang-undang yang mengatur mengenai sistem peradilan pidana anak yang secara hukum didalam sana terdapat perbedaan yang cukup signifikan dimana dalam upaya perlindungan anak konsep mengenai penegakan pidana lebih ditekankan melalui sistem diversi yang berimbas pada perdamaian dengan berbagai persyaratan. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis sosiologis, dimana analisa data menggunakan data utama yang terdiri atas hasil observasi, wawancara, dan temuan lapangan. Yang kemudian dibandingkan dengan bahan hukuum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan, hingga kutipan dari sumber-sumber normatif termasuk didalamnya menyangkut doktrin-doktrin hukum secara ideal. Dalam penelitian ini, penulis menemukan bahwa dalam penegakan hukum terhadap anak yang terlibat sebagai pelaku dalam kecelakaan lalu lintas yang terjadi di kabupaten wonosobo lebih menekankan pada upaya diversi. Diversi sendiri adalah upaya penyelesaian hukum pidana diluar pengadilan pidana, dengan sebuah kesepakatan. Dimana dalam kesepakatan tersebut tentu terdapat syarat-syarat khusus sebagai jaminan terhadap pemberian hak-hak korban baik dalam upaya pengobatan hingga ganti klerugian. Kata kunci: anak, kecelakaan lalu lintas, diversi