Qiptiya Isnaini Ulfaturrofi'ah Pengarang Akmal Bashori, S.H.I., M.S.I. Dosen Pembimbing 1 Nurma Khusna Khanifa, S.H., M.S.I Dosen Pembimbing 2 Dr. Herman Sujarwo, M.H. Penguji 1 Aksamawati, S.HI., M.S.I Penguji 2

Penelitian yang peneliti lakukan berjudul “ tinjauan maslahah mursalah terhadap pajak pertambahan nilai dalam undang undang nomor 42 tahun 2009 pasal 4A” yang melatarbelakangi judul tersebut adalah adanya Pajak Pertambahan Nilai yang diatur dalam Undang Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang perubahan ketiga atas Undang Undang Nomor 8 Tahun 1983. Dimana pada Undang Undang terebut terdapat pasal 4A yang isinya membatasi 11 komoditas bahan pangan pokok yang tidak dikenakan pajak, padahal selain 11 bahan pokok tersebut juga masih banyak barang kebutuhan pokok lain yang dibutuhkan masyarakat banyak dalam kehidupan sehari hari, sehingga menyebabkan terjadinya kenaikan harga pangan. Dengan demikian aturan tersebut dibuat pemerintah dalam rangka menstabilkan perekonomian negara terutama dalam menambah kas negara unutk kepentingan masyarakat luas. Tetapi menjadikan beban kepada masyarakat dan pelaku usaha. Oleh karna itu dibuat rumusan masalah yakni: Bagaimana tinjauan Maslahah Mursalah dalam Undang Undang Pajak Pertambahan Nilai?. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui terkait pajak pertambahan nilai , serta untuk mengetahui pajak pertambahan nilai jika ditinjau dalam masalahah mursalah. Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (library research). Data yang dikumpulkan dengan menggunakan metode dokumentasi, kemudian disusun, dijelaskan dan dianalisis. Teknik analisis data kualitatif dengan menggunakan metode berpikir deskriptif dengan analisis normatif. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa dalam pasal 4A memang sangat membantu masyarakat dalam memeproleh bahan pangan tetapi disisi lain menjadi beban karena adanya kenaikan bahan pangan pokok selain 11 komoditas tersebut, namun dalam aturan yang dibuat pemerintah tersebut upaya untuk menstabilkan perekonomian Negara demi kemaslahatan bersama tidak hanya menguntungkan pemerintah saja. Kata kunci: Pajak Pertambahan Nilai, maslahah, kebutuhan pokok