Muchammad Taufiq Hidayatulloh Pengarang Nila Amania, S.H., M.H. Dosen Pembimbing 2 Dr. Herman Sujarwo, S.H., M.H Dosen Pembimbing 1 Sawaun, S.Th.I., M.Hum Penguji 2 Akmal Bashori., S.HI., M.S.I Penguji 1

Muchammad Taufiq Hidayatulloh: Analisis Maslahah Mursalah Terhadap Kewajiban Istri Sebagai Ibu Rumah Tangga (Studi Pada Pejabat Publik Anggota DPRD Perempuan di Kabupaten Wonosobo), Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsiyah), Universitas Sains Al-Qur’an Jawa Tengah di Wonosobo, 2022. Seiring perkembangan zaman, kepemimpinan perempuan telah merambah diberbagai dimensi kehidupan. Banyak perempuan menjadi pemimpin instansi seperti kepala sekolah, dewan, perusahan, dan ada pula yang menjadi hakim di peradilan agama, banyak pula yang jadi politisi padahal kenyataan itu tabu pada era sebelumnya. Realitas tersebut menarik untuk dikaji, mengenai keberadaan kemimpinan perempuan pada jabatan publik terkait kewajiban dia dalam status isteri dalam rumah tangganya. Penelitian ini termasuk penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif desktritif. Subyek penelitian pejabat publik perempuan di Kabupaten Wonosobo meliputi anggota DPR, dengan obyek penelitian kewajiban isteri sebagai ibu rumah tangga, mengambil data primer melalui wawancara langsung dengan pelaku. Data sekunder diperoleh melalui literatur yang ada relevansinya dengan penelitian. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini ialah observasi, dan wawancara. Analisis memakai metode induktif, dan deskriftif. Hasil penelitian menunjukkan: (1); Praktek kewajiban isteri sebagai ibu rumah tangga dilaksanakan oleh pejabat publik anggota DPRD perempuan di kabupaten Wonosobo, mereka tetap berpegang teguh pada ajaran Islam dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Telah terjandi kesepaktan antara suami istri sehingga mereka saling memahami dan keluarga bisa terus kekal. Jabatan publik bukanlah suatu alasan meninggalkan kewajiban sebagi istri sebagai ibu rumah tangga yang bertanggung jawab mengatur rumah tangga sebaik-baiknya, (2) Tinjauan maqasid syariah terhadap isteri menjadi pejabat publik merupakan sebuah bentuk kemaslahatan yang merupakan tujuan dari adanya maqasid syariah. Hal tersebut berdasar argumentasi bahwa jabatan publik bermanfaat bagi masyarakat secara luas, selain itu menambah kesejahteraah keluarga. Adapun tanggungjawab kewajiban isteri sebagai ibu rumah tangga tetap dilaksanakan dengan semestinya, sehingga hal tersebut merupakan sebuah kebaikan bagi keluarga. Kata Kunci: maslahah mursalah, kewajiban istri, pejabat publik anggota DPRD perempuan.