Hafidh Ibnul Marduwaih Pengarang Rohatun Nihayah, Alhz, S.HI,,M.S.I Dosen Pembimbing 2 Lutfan Muntaqo, S.H., M.S.I. Dosen Pembimbing 1 Ika Setyorini, S.H., M.H. Penguji 2 Dr. Mutho'am, S.H.I, M.S.I Penguji 1

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa terhadap peran dari instansi pemerintah yaitu Kantor Urusan Agama dalam Menimimalisir pernikahan anak di bawah umur. Metode penelitian ini adalah yuridis empiris, yang menganalisa permasalahan mengenai peran dari KUA Kecamatan Mojotengah, dengan menggunakan dan menggunakan data-data sekunder dan data-data primer yang ada di lapangan. Data yang akan diperoleh hasil dari wawancara dan analisa dokumen yang berkaitan. Hasil penelitian menunjukan bahwa adanya peraturan perundang-undangan dalam pengendalian batas minimal umur pernikhan yaitu terdapat pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan pada Pasal 7 yang dalam bunyi batasan umur 19 tahun baik laki-laki dan perempuan. akan tetapi, apabila hanya sentrum pada batasan umur saja sangatlah tidak optimal dalam penanggulangan pernikahan anaka dibawah umur. Dalam hasil temuan dan analisa dilapangan KUA Mojotengah dalam mengoptimalkan kinerja dalam hal ini mengurangi peneurunan angka dalam pernikahan anak dibawah umur dengan mengoptimalkan peran pengulu dalam sosialisasi melakukan bimbingan pernikahan mulai dari kegiatan penyuluhan kepada para remaja desa-desa seperti Ormas (organisasi masyarakat), sekolah, pondok pesantren serta majlis ta’lim tentang undang-undang perkawinan menegenai batas usia nikah serta reproduksi yang benar. Kata Kunci: Kantor Urusan Agama, Anak Dibawah Umur.