Latifah Pengarang Ika Setyorini, S.H., M.H. Dosen Pembimbing 2 Dr. H. Machfudz Junaedi, M.H. Dosen Pembimbing 1 Dr. Mutho`am, S.H., M.S.I Penguji 1 Akmal Bashori, S.H.I., M.S.I. Penguji 2

Sebagai negara demokrasi, indonesia selalu melibatkan rakyatnya dalam berbagai kebijakan, termasuk dalam konsepsi pemilihan kepala pemerintahan, baik pusat maupun daerah. Hal ini dibuktikan dengan diadakannya pemilihan umum oleh masyarakat dalam pemilihan presiden dan wakil presiden, gubernur dan wakil gubernur, hingga tingkat terkecil yaitu kepala desa yang menjalankan kekuasaan eksekutif. Dalam kontestasi pemilu terdapat lembaga khusus yang menyelenggarakan dan mengatur pemilihan umum yang disebut komisi pemilihan umum atau disingkat KPU. Sedangkan sebagai KPU diberi kewenangan untuk menerima dan menguji kelayakan calon yang akan maju sebagai calon untuk dipilih oleh masyarakat dalam pemilu. Belakangan ini ada hal yang menarik dengan munculnya beberapa calon tunggal dalam kontestasi pemilihan kepala daerah sehingga hal ini sedikit menimbulkan stigma bahwa nilai nila demokrasi dari masyarakat cenderung melemah karena beberapa hal, seperti ambang batas pencalonan. Bagi calonyang akan maju melalui jalur parpol, hingga tidak adanya niat untuk mencalonkan diri sebagai kepala daerah. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian yuridis sosiologis yang didasarkan pada analisis data primer berupa temuan lapangan dari observasi, serta wawancara kemudian disandingkan dengan data sekunder yang diperoleh dari analisis peraturan perundang-undangan dan doktrin hukum idealnya. Kemudian analisis tersebut dianalisi secara kualitatif dan ditulis secara deskriptif naratif agar lebih mudah dibaca dan dipahami. Melalui penelitian ini , penulis menemukan bahwa dalam pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah di kabupaten wonosobo sudah sesuai dengan amanat putusan MK No. 100 Tahun 2015 tentang hal-hal yang harus dilakukan ketika ada satu pasangan calon yang mendaftar. Namun hal ini kemudian menimbulkan masalah karena masyarakat tidak dapat memilih kepala daerah sesuai dengan kehendaknya karena hanya ada satu pilihan calon tersebut adalah kolom kosong yang juga memiliki konsekuensi cukup rumit bagi pembangunan suatu daerah. Karena adanya aturan otonomi dalam pemerintahan daerah. Kata kunci : calon tunggal, pemilihan kepala daerah, demokrasi