Prodi Ilmu Hukum
TINJAUAN IZIN PEMANFAATAN HUTAN SOSIAL SEBAGAI LAHAN TANI (STUDI KASUS DI DESA GERLANG KECAMATAN BLADO KABUPATEN BATANG)
- Bagikan:
Hukum adalah sistem yang sangat penting dalam pelaksanaan atas rangkaian kekuasaan kelembagaan dari bentuk penyalahgunaan kekuasaan dalam bidang politik, ekonomi dan kemasyarakatan dalam berbagai cara dan bertindak sebagai perantara utama dalam dalam hubungan sosial antar masyarakat terhadap kriminalisasi dalam hukum pidana dan sebagai pengatur tatanan dalam masyarakat dalam hukum perdata, hukum juga digunakan pembagunan nasional dalam upaya meningkatkan tatanan yang tertib dalam masyarakat dan meningkatkan sumber daya sebuah negara. Salah satu bidang dalam ilmu hukum yang mempelajari sebuah tatanan masyarakat dalam beraktivitas dengan sebuah keberadaan alam adalah hukum lingkungan, hukum lingkungan dalam bidang ilmu hukum sendiri merupakan salah satu bidang ilmu yang strategis karena didalam hukum lingkungan mempunyai banyak segi yaitu salah satunya segi hukum administrasi, segi hukum pidana, dan segi hukum perdata. Dalam penelitian ini metode penelitian yang digunakan adalah yuridis sosiologis adalah penelitian yang menekankan tujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan melakukan survei lapangan ke objeknya langsung. Data yang diperoleh akan dianalisis secara kualitatif, yaitu dengan membahas dan menjabarkan hasil penelitian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, fakta hukum, ketentuan, buku-buku dan karya tulis ilmiah sebagai referensi serta data-data yang di peroleh untuk menjawab permasalahan yang ada. Dalam penelitian ini menunjukan bahwa substansi perijinan dan isi dari adanya SK IPHPS ini telah sesuai dengan perijinan karena dalam perijinanan adanya SK IPHPS ini diketahui oleh elemen-elemen pemerintah baik tingkat pusat maupun tingkat daerah serta isi dari SK IPHPS ini mengatur tentang regulasiregulasi pengelolaan lahan hutan sosial ini, kajian yuridis terhadap Surat Keterangan Izin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial (SK IPHPS) berdasarkan Undang-Undang beberapa undang-undang yang bersangkutan telah sesuai dengan apa yang berada dilapangan akan tetapi dalam pembuatan SK IPHPS ini tidak sesuai dengan hirarkie adanya pembuatan perundang-undang yang telah di maklumatkan dalam tata urutan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia merujuk pada Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan implementasi masyarakat dalam adanya SK IPHPS belum sepenuhnya diterapkan dengan baik dikarenakan masih banyak faktor penghambat yang perlu untuk dibenahi. Komunikasi antar masyrakat yang kurang optimal, terutama dalam komunikasi penyampaian adanya SK IPHPS dalam pengelolaan lahan tani hutan. Faktor penghambat kurangnya pemahaman tentang Surat Keterangan Izin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial (SK IPHPS) di beberapa kalangan masyarakat salah satu yang sangat berpengaruh, karena dalam hal ini dibutuhkan kerjasama antara pihak terkait dan masyarakat seta aturan yang mengatur dalam pengelolaan lahan tani hutan.
Kata Kunci: substansi dan isi, SK IPHPS, implementasi
Detail Information
| Item Type |
Skripsi
|
|---|---|
| Penulis |
Mahfud Saepudin - Personal Name
|
| Student ID |
2018090005
|
| Dosen Pembimbing | |
| Penguji | |
| Kode Prodi PDDIKTI |
74201
|
| Edisi |
Published
|
| Departement |
Ilmu Hukum
|
| Kontributor | |
| Bahasa |
Indonesia
|
| Penerbit | Universitas Sains Al-Qur'an : Bandung., 2022 |
| Edisi |
Published
|
| Subyek | |
| No Panggil |
FSH-IH 709 MAH P
|
| Copyright |
Individu Penulis
|
| Doi |