PENEGAKAN HUKUM ATAS KETERLAMBATAN MEMBAYAR PAJAK KENDARAAN BERMOTOR PADA KANTOR UPPD KABUPATEN WONOSOBO

Detail Cantuman

Prodi Ilmu Hukum

PENEGAKAN HUKUM ATAS KETERLAMBATAN MEMBAYAR PAJAK KENDARAAN BERMOTOR PADA KANTOR UPPD KABUPATEN WONOSOBO

XML

Ngamirotus Salsabila, PENEGAKAN HUKUM ATAS KETERLAMBATANMEMBAYAR PAJAK KENDARAAN BERMOTOR PADA KANTORUPPD KABUPATEN WONOSOBO, Skripsi: Program Studi IlmuHukum, Fakultas Syari’ah di Hukum, Universitas Sains Al-Qur’an JawaTengah di Wonosobo.Pemungutan pajak kendaraan bermotor yang dikelola oleh pihak UPPDKabupaten Wonosobo diharapkan mampu meningkatkan pendapatan asli daerahkhususnya di Kabupaten Wonosobo. Dalam penulisan ini membahaspermasalahan tentang bagaimana dasar hukum penerapan dan pemungutan pajakkendaraan bermotor dan bagaimana penegakan hukum yang diberikan kepadawajib pajak atas keterlambatan dalam membayar pajak kendaraan bermotor padaKantor UPPD Kabupaten Wonosobo.Penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif yang dilaksanakan diKantor UPPD Kabupaten Wonosobo. Sumber data utama diperoleh melalui hasilwawancara dengan pihak UPPD Kabupaten Wonosobo dan data sekunder berupadokumentasi yaitu buku-buku, peraturan perundang-undangan, jurnal, karyailmiah dan website yang berkaitan. Penulis menggunakan metode analisisdeskriptif dengan kualitatif supaya dapat dipahami dengan mudah.Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa dasar hukum dalampelaksanaan pemungutan pajak kendaraan bermotor pada Kantor UPPDKabupaten Wonosobo sudah diterapkan dengan benar yang berdasarkan padaUndang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dan terkait penegakan hukum yangdilakukan oleh pihak UPPD Kabupaten Wonosobo, bagi wajib pajak yangterlambat membayar pajak kendaraan bermotor maka akan dikenakan sanksiadministrasi berupa denda sebesar 2% dari jumlah pajak kendaraan bermotorterutang setiap bulan, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran pajakkendaraan bermotor. Dan dikenakan sanksi administrasi paling tinggi adalahsebesar 24% dari jumlah pajak kendaraan bermotor terutang. Selain sanksi denda,Pihak Kantor UPPD Kabupaten Wonosobo bekerja sama dengan Kepolisian jugadapat menarik kendaraan bermotor yang telah lama menunggak pajak sebagaisanksi administrasi.
Kata kunci: Penegakan Hukum, Pajak Kendaraan Bermotor

Detail Information

Item Type
Skripsi
Penulis
Ngamirotus Salsabila - Personal Name
Student ID
2020090046
Dosen Pembimbing
Dr. Herman Sujarwo, SH., M.H. - - Dosen Pembimbing 1
Hary Mulyadi, S.H., M.H - - Dosen Pembimbing 2
Penguji
Kode Prodi PDDIKTI
74201
Edisi
Published
Departement
Ilmu Hukum
Kontributor
Bahasa
Indonesia
Penerbit Universitas Sains Al-Qur'an : Wonosobo.,
Edisi
Published
Subyek
Ilmu Hukum
No Panggil
Copyright
Individu Penulis
Doi

Lampiran Berkas

LOADING LIST...



Informasi

DETAIL CANTUMAN

Kembali ke sebelumnya  XML Detail